News
Sabtu, 3 Feb 2018

KEHUTANAN HARUS BERPIHAK PADA MASYARAKAT

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional Tahun 2017 menegaskan bahwa berbagai kebijakan, pendekatan kerja, dan pembangunan kehutanan saat ini berorientasi keberpihakan pada masyarakat dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat serta pemanfaatan sumber daya hutan bagi pembangunan.  Untuk kawasan hutan seperti Indonesia lebih dari 120 juta hektar resources harus menjadi sumber daya bagi kesejahteraan rakyat dengan senantiasa menjaga kelestariannya dan jangan sebaliknya menjadi sumber penderitaan rakyat, konflik, penindasan, tidak adanya kemerdekaan.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pengelolaan Wilayah Hutan Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 ini lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maka kelembagaan pengelolaan hutan tingkat tapak sangat tergantung pada penguatan kelembagaan KPH, yang merupakan bagian dari kelembagaan perangkat daerah sehingga berkenaan dengan kondisi transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana penanganan kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi (kecuali Tahura dan hutan kota), menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pola ini disebut sebagai  short arm long finger artinya beban pelayanan publik di tingkat KPH dan grab atau cara menangani oleh KPH sampai ke masyarakat harus merangkum dan cukup kuat.

Dalam Rapat koordinasi kali ini terdapat beberapa hal yang ditekankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan sinkronisasi, sinergi dan perumusan tindak lanjut, yaitu : 1) Pembentukan wilayah KPH yang telah ditetapkan Menteri, menjadi acuan kerja bagi kelembagaan KPH yang dibentuk; 2) Percepatan pembentukan kelembagaan KPH pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Peningkatan operasionalisasi KPH termasuk peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan; 4) Sinergi optimalisasi sumber daya pendanaan untuk pengelolaan hutan di wilayah KPH.

Di akhir sambutannya Menteri LHK berharap agar Pemerintah Provinsi menjalankan peraturan-peraturan teknis yang telah disiapkan oleh KLHK dengan mengembangkan sinkronisasi dan membangun sinergi bukan dalam orienasi proyek tetapi semangat untuk menghasilkan output dan oucome yang benar-benar berorientasi pada manfaat bagi pemerintah, masyarakat, hutan atas keberadaan dan eksistensi KPH dalam jangka menengah-panjang.  Selain itu yang tidak kalah pentingnya agar Kepala KPH dapat mendukung program Perhutanan Sosial (target 12,7 juta ha), reforma agraria, dan redistribusi lahan (land reform), membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis alam dan dengan senantiasa menjaga kelestarian alam serta terus mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.(vy81)